Banyak Pengembang Perumahan Nakal, Ketua DPRD Kembali Warning DPMPTSP

oleh -
Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto

“Kalau di bawah 20 hektar, tolong jangan dikasih izin. Karena nanti pengaruhnya terhadap lingkungan seperti penyediaan tempat sampah, sarana ibadah, drainase dan lain-lain”

BaskomNews.com – Diduga banyak pengembang perumahan nakal yang menyalahi aturan, Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto kembali melakukan warning kepada DPMPTSP Karawang agar lebih teliti di dalam menerbitkan perizinan.

Selain banyak pengembang perumahan yang tidak mempertimbangkan lahan teknis pertanian produktif, kata Toto, saat ini juga diduga masih banyak pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU). Padahal ditegaskan Toto, penyerahan TPU seluas 2 sampai 2,5 persen dari luas lahan perumahan menjadi syarat wajib sebelum diterbitkannya izin pembangunan perumahan.

Ditegaskan Toto, TPU bukan merupakan kompensasi dari pengembang yang akan memohon izin. Melainkan syarat mutlak (kewajiban) yang harus diserahkan pengembang sebagai syarat untuk mendapatkan izin.

“Saya sepakat dengan langkah sidak (inspeksi mendadak) wakil bupati yang dilakukan hari ini. Karena urusan pembangunan perumahan ini banyak yang harus dievaluasi,” tutur Toto Suripto, Selasa (31/10).

Kembali ditegaskan Toto, penyerahan TPU merupakan syarat diterbitkannya perizinan. Hal ini berbeda dengan penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) seperti sarana ibadah, akses jalan, drainase dan lain sebagainya. Menurutnya, ada dua jenis penyerahan TPU, yaitu untuk perumahan horizontak dan apartemen.

“Kalau perumahan horizontal, TPU harus sudah dipastikan dan diserahkan sebelum siteplan ke BPN. Sedangkan untuk apartemen, TPU diserahkan saat mengurus IMB. Karena TPU merupakan kewajiban sebagai syarat untuk mendapatkan izin, maka sertifikatnya harus sudah diserahkan ke pemda sebelum melakukan pembangunan,” tegas Toto.

Untuk lahan TPU di atas 1.000 meter, sambung Toto, maka penerbitan sertifikatnya dibiayai oleh pengembang. Sementara di bawah 1.000 meter, maka dibiayai oleh pemda melalui APBD. “Yang saya tahu aturannya seperti itu. Sekarang pertaannya, dari beberapa pengembang perumahan dan apartemen yang ada, sudahkan mentaati aturan tersebut,” tanya balik Toto.

Ditambahkan Toto, persyaratan penyediaan TPU sebelum mendapatkan izin pembangunan perumahan atau apartemen ini memang sangat ketat. Terlebih kondisi lahan yang akan dijadikan sebagai TPU harus merupakan lahan yang siap bangun, bukan lahan siap pakai. Artinya, batas-batas luas lahan TPU harus sudah jelas ditentukan.

“Saya juga sangat menyayangkan jika saat ini diduga kuat banyak perumahan atau apartemen yang belum menyediakan TPU. Padahal itu syarat mutlak dikeluarkannya perizinan,” katanya.

Lebih dari pada itu, Toto juga me-warning kepada DPMPTSP Karawang agar tidak lagi menerbitkan izin pembangunan perumahan kepada para “pengembang kecil”. Yaitu para pengembang yang tidak mampu membangun perumahan di atas lahan 20 hektar ke atas. Karena menurutnya, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan maupun fasos fasum yang harus diserahkan pihak pengembang ke pemda.

“Kalau di bawah 20 hektar, tolong jangan dikasih izin. Karena nanti pengaruhnya terhadap lingkungan seperti penyediaan tempat sampah, sarana ibadah, drainase dan lain-lain. Dan penyerahan fasos fasumnya nanti juga pasti bermasalah kalau untuk pengembang kecil,” pungas Toto. (king)