Setnov Lolos Jerat KPK, Golkar Belah Dua

oleh -

Praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi Setya Novanto

BaskomNews.com – Meski Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kini telah lolos dari status tersangka korupsi e-KTP yang diberikan KPK, menyusul kemenangannya dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017), namun polemik internal Golkar masih membara. Mereka bahkan seakan terbagi 2 kubu.

Keinginan untuk mencopot Novanto dari jabatan ketua umum kini masih didegungkan beberapa orang petinggi Golkar. Di antaranya adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Korbid Polhukam Yorrys Yaweyai, dan Korbid Kepartaian Kahar Muzakir.

Itu, karena elektabilitas partai yang menurun saat Novanto menyandang status tersangka. “Partai Golkar akan tetap mengajukan rekomendasi nonaktif kepada Novanto. Hasil praperadilan tidak akan mempengaruhi keputusan partai dan aspirasi dari bawah,” ujar Nurdin Halid, di sela rapat koordinasi teknis DPP Golkar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9).

Kata dia, praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi Setya Novanto.

Di lokasi yang sama, Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya telah memberikan pilihan kepada Novanto, mundur secara terhormat atau melalui mekanisme partai. Mereka memberikan waktu hingga Senin (2/10) bagi Novanto untuk memberikan jawaban.

Yorrys mengklaim jika hingga Jumat (6/10) Novanto tak memberi jawaban, DPP akan mengambilalih. “Ya sudah, kita ambil alih keputusan DPP, didukung oleh DPD-DPD,” ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, Yorrys menyebut faksinya akan langsung mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai Plt Ketum untuk menggantikan Novanto. “Ambil alih saja, kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga Hartarto menjadi Plt,” ujarnya.

Di lain sisi, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin, masih ingin mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

Agung mengharapkan kegaduhan partai dapat dihentikan pasca ada putusan prapradilan tersebut. Menurut mantan Ketua DPR itu, Novanto masih dapat menjalankan tugas sebagai ketua umum dengan baik.

“Dengan putusan menang ini dikembalikan lagi hak-hak politiknya. Dia bisa jalankan tugas sebaiknya, apalagi kita harapkan kepada teman-teman sudahlah hentikan buat kegaduhan. Mari bersatu,” ucap Agung.

Sementara, Mahyudin berharap semua pihak dapat menerima keputusan ini dengan lapang dada. Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan supaya semua kader Golkar dapat kembali solid menjalankan misi dan roda organisasi partai menyongsong persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019.

“Setelah sembuh, Setya Novanto akan pimpin konsolidasi seluruh DPP, DPD I dan DPD II menghadapi pilkada 2018. Mudah-mudahan target 60 persen kemenangan bisa tercapai,” katanya. (SID)